KELOMPOK LAYANAN PERTANAHAN DI BPN

1.       PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI :

Ø  KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK

Ø  PEMBERIAN HAK :

·         HAK MILIK:

-    HAK MILIK PERORANGAN

-    HAK MILIK BADAN HUKUM

·         HAK GUNA BANGUNAN :

-    HAK GUNA BANGUNAN PERORANGAN

-    HAK GUNA BANGUNAN BADAN HUKUM

·         HAK PAKAI :

-    HAK PAKAI PERORANGAN WNI,

-    HAK PAKAI PERORANGAN WNA,

-    HAK PAKAI BADAN HUKUM INDONESIA,

-    HAK PAKAI BADAN HUKUM ASING,

-    HAK PAKAI INSTANSI PEMERINTAH,

-    HAK PAKAI PEMERINTAH ASING,

·         HAK PENGELOLAAN INSTANSI PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/BUMN/BUMD 

Ø  WAKAF :

·         WAKAF DARI TANAH BELUM BERSERTIPIKAT (KONVERSI, PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK)

·         WAKAF DARI TANAH NEGARA (PEMBERIAN HAK TANAH WAKAF)

Ø  PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

Ø  PEMBERIAN HAK GUNA USAHA :

·         HAK GUNA USAHA PERORANGAN

·         HAK GUNA USAHA BADAN HUKUM

Ø  PELAYANAN PRONA

2.       PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

Ø  PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN :

·         JUAL-BELI

·         PEWARISAN/WASIAT

·         TUKAR-MENUKAR

·         HIBAH

·         PEMBAGIAN HAK BERSAMA

·         LELANG

·         PEMASUKAN KEDALAM PERUSAHAAN / INBRENG

·         MERGER

·         GANTI NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN

Ø  PERPANJANGAN JANGKA WAKTU :

·         PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA

·         PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN / HAK PAKAI

·         PERPANJANGAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

Ø  PEMBARUAN HGB / HP DAN PEMBERIAN HGB / HP DI ATAS HPL :

·         HAK GUNA BANGUNAN:

-    HAK GUNA BANGUNAN PERORANGAN

-    HAK GUNA BANGUNAN BADAN HUKUM

·         HAK PAKAI :

-    HAK PAKAI PERORANGAN WNI

-    HAK PAKAI PERORANGAN WNA

-    HAK PAKAI BADAN HUKUM INDONESIA

-    HAK PAKAI BADAN HUKUM ASING

-    HAK PAKAI PEMERINTAH ASING

·         PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN / HAK PAKAI DI ATAS HAK PENGELOLAAN

Ø  PEMBARUAN HAK GUNA USAHA:

·         HAK GUNA USAHA PERORANGAN

·         HAK GUNA USAHA BADAN HUKUM

Ø  WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT

Ø  PEMECAHAN / PENGGABUNGAN / PEMISAHAN HAK :

PEMECAHAN / PEMISAHAN / BIDANG TANAH PERORANGAN

PEMECAHAN / PEMISAHAN BIDANG TANAH BADAN HUKUM

PENGGABUNGAN BIDANG TANAH PERORANGAN

PENGGABUNGAN BIDANG TANAH BADAN HUKUM

Ø  SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH, HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN, DAN HAK TANGGUNGAN :

·         BLANKO LAMA

·         HILANG

·         RUSAK

Ø  HAK TANGGUNGAN :

·         PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN

·         PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN (ROYA)

·         PERALIHAN HAK TANGGUNGAN (CESSIE)

·         SUBROGASI (PERUBAHAN KREDITUR)

3.       PELAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH :

Ø  PENGUKURAN BIDANG UNTUK KEPERLUAN PENGEMBALIAN BATAS

Ø  PENGUKURAN DALAM RANGKA KEGIATAN INVENTARISASI / PENGADAAN TANAH

Ø  PENGUKURAN ATAS PERMINTAAN INSTANSI DAN / ATAU MASYARAKAT UNTUK MENGETAHUI LUAS TANAH

Ø  PENGUKURAN DALAM RANGKA PEMBUATAN PETA SITUASI LENGKAP (TOPOGRAFI)

4.       PELAYANAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

Ø  KONSOLIDASI TANAH SWADAYA

Ø  PERTIMBANGAN TEKNIS:

·         PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN :

-    PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA IJIN LOKASI

-    PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA PENETAPAN LOKASI

-    PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

·         PERTIMBANGAN TEKNIS PENATAGUNAAN TANAH

5.       PELAYANAN PENCATATAN DAN INFORMASI PERTANAHAN

Ø  PENCATATAN :

·         BLOKIR

·         SITA

·         PENGANGKATAN SITA

Ø  INFORMASI PERTANAHAN

·         PENGECEKAN SERTIPIKAT

·         SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

·         INFORMASI TITIK DASAR TEKNIK

·         INFORMASI PETA

6.       PENGELOLAAN PENGADUAN

Dasar Hukum

Jenis Pelayanan yang tercantum dalam layanan informasi ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP & PP) yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Biaya Pelayanan yang tercantum dalam aplikasi ini berdasarkan pada:

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tgl. 20 April 2012 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional
• Surat Edaran No. 1367/15.1-100/IV/2012 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan RI No. 51/PMK.02/2012 Tgl. 13 April 2012